Komando Daerah Militer Papua Barat Siap Dibangun TNI Mulai Tahun Depan

TNI

Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengatakan, Komando Daerah Militer (Kodam) di Papua yang rencananya akan dibangun berlokasi di Kota Manokwari, Papua Barat. Saat ini, pembangunan Kodam tersebut masih dalam tahap proses penyiapan lahan. "Saat ini sudah penyiapan lahan yang akan dilaksanakan di Manokwari," ujar Gatot dalam jumpa pers di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (22/12/2014).

Gatot mengatakan, pembangunan Kodam di Papua Barat sebenarnya direncanakan untuk tahun anggaran 2016. Namun, dengan berbagai pertimbangan, pembangunan tersebut dipercepat menjadi tahun 2015.

Saat ini, kata Gatot, pembangunan Kodam di Papua Barat akan dilakukan bersamaan dengan pembangunan Kodam 13 Merdeka di Sulawesi Utara. Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengatakan, pembangunan Kodam baru di Papua Barat akan berlangsung pada 2015. Pembangunan tersebut akan disesuaikan dengan anggaran yang sudah dipersiapkan oleh TNI. "Tahun 2015 sudah mulai kita lakukan kegiatan fisiknya," kata Moeldoko.

Sebelumnya, Moeldoko mengatakan, untuk memperkuat pertahanan dan mempermudah koordinasi, TNI berencana menambah Kodam di Papua. "Penambahan Kodam di Papua sesuai rencana strategi (renstra) sudah siapkan. Tapi yang pertama di Manado sudah mulai jalankan. Harapan kita untuk Papua tahun depan sudah bisa dijalankan," ujar Moeldoko di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (10/12/2014), seperti dikutip Antara.

Panglima TNI menjelaskan, alasan pembentukan Kodam baru karena luasnya wilayah sehingga menyulitkan rentang kendali bagi seorang pemimpin di mana Pangdam harus mengendalikan semua prajuritnya yang sangat jauh. "Ini menyulitkan. Rentang kendali itu dipenuhi dengan membangun Kodam baru. Ada beberapa pilihan lokasi, di antaranya di Sorong dan masih ada pilihan-pilihan," jelasnya.

Mantan Pangdam Siliwangi ini menegaskan, tidak ada kepentingan politik dan maksud apa pun dalam pembangunan Kodam baru di Papua. "Tidak sama sekali. Ini murni untuk kepentingan pertahanan. Tidak punya maksud apa pun. TNI hanya ingin aspek pertahanan bisa terpenuhi di wilayah itu sehingga apabila terjadi situasi yang tidak kita inginkan, kendali operasi itu betul-betul bisa dijaga dengan baik," tukasnya.

nasional.kompas.com